TWITTER

OPINI
LINK TERKAIT
PPUU DPD RI-Unmas Gelar FGD di Bali
Ditulis oleh : Putu Suryasih | 25 November 2017 - 09:24:52 WIB

Sebanyak 12 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari sejumlah provinsi se-Indonesia, yang tergabung dalam Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Sekertariat DPD RI Provinsi Bali, Denpasar Kamis (23/11). Dalam FGD kali ini, PPUU DPD RI bekerjasama dengan Universitas Mahasaraswati (Unmas), dan mendatangkan narasumber pakar hukum adat, akademisi, serta sejumlah mahasiswa.

Ketua PPUU DPD RI Gede Pasek Suardika menjelaskan, FGD tersebut bertujuan untuk inventarisasi materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Atas Tanah Adat, yang menurutnya sudah masuk ke tahap pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pihaknya berharap, mendapatkan masukan-masukan dari para narasumber yang diundang, serta masukan dari anggota PPUU DPD Lainnya.

Bahkan, lanjut Pasek, pihaknya menargetkan RUU tentang Hak Atas Tanah Adat itu rampung menjadi Undang-Undang (UU) maksimal saat masa jabatan DPD RI berakhir tahun 2019 mendatang. "Kita terus seriuskan perjuangan ini. Syukur kita sekarang diajak ikut membahas Prolegnas dengan pemerintah dan DPR, Karena sebelumnya kita (DPD) hanya dimintai usulan," terangnya.

Lebih lanjut, Pasek mengakui perjuangan DPD RI untuk mengusulkan RUU itu tidak lah mudah. "Awalnya ditolak sama DPR, tapi secara politis kita 'bertengkar' terus, hingga masuk prolegnas. Kita pakai pijakan pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria," ujarnya. Selanjutnya, pihaknya segera menyiapkan naskah akademik, dan mengujinya melalui diskusi dengan pakar-pakar hukum adat. "RUU ini tidak hanya untuk Bali, tapi seluruh Indonesia,"imbuhnya memungkasi.

Anggota PPUU DPD RI yang turut hadir diantaranya, H.Hendri Zainuddin (Provinsi Sumsel), Riri Damayanti John Latief (Bengkulu), Herry Erfian (Babel), Abdul Azis Khafia (DKI Jakarta), Syafrudin Astoge (NTT), Rubaeti Erlita (Kalbar), H. Muhammad Mawardi (Kalteng), Delis Julkarson Hehi (Sulteng), H.Ajeip Padindang (Sulsel), Anna Latuconsina (Maluku), serta Jacob Esau Komigi (Papua Barat).

Sementara itu, narasumber yang juga Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha mengaku mengapresiasi FGD ini. Menurutnya, melalui diskusi semua pihak mendapatkan wawasan tentang masyarakat adat dan hak-haknya. Terlebih, kata dia, RUU itu telah didambakan sejak 2007. “Sementara sudah ada beberapa keputusan dari Menteri Agraria, dan Badan Pertanahan (BPN), bahwa desa ”pakraman” sudah diberikan status sebagai subyek hokum hak atas tanah. RUU ini nantinya menguatkan posisi desa adat di seluruh Indonesia, sehingga bisa hidup dan berkembang sesuai prinsip negara persatuan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi Hukum Adat Universitas Udayana Prof. Wayan Windia juga menyampaikan hal senada. Jika tim PPUU DPD RI sukses memperjuangkan RUU itu manjadi UU, maka masyarakat menilai, wakil-wakilnya berhasil memperjuangkan cita-cita mereka. “Masyarakat (adat) itu kan ingin mendapatkan perhatian. Dengan adanya pembahasan ini, keinginan masyarakat itu tampaknya akan segera terealisasi,” pungkas Windia.

Sumber :

Fajar Bali Jumat  24 November 2017

JAJAK PENDAPAT
AGENDA TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 59614 kali