TWITTER

OPINI
LINK TERKAIT
FGD Bahas RUU Hak Atas Tanah Adat
Ditulis oleh : Putu Suryasih | 28 November 2017 - 10:44:21 WIB

Sebagai salah satu proses perancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Atas Tanah Adat, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD), Kamis (23/11).

Dalam acara yang digelar di Ruang Merah Putih, Sekretariat DPD RI Perwakilan Provinsi Bali tersebut, hadir sejumlah anggota DPD RI yang tergabung dalam PPUU DPD RI, akademisi, Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, serta mahasiswa.

Ketua PPUU DPD RI yang juga merupakan senator perwakilan Bali, Gede Pasek Suardika, mengatakan perencanaan RUU tersebut digagas sebagai bentuk keberpihakan DPD RI terhadap masyarakat hukum adat.

Dijelaskan, sebagai penduduk asli yang hidup secara turun-temurun di Nusantara, masyarakat hukum adat berhak atas tanah adat (hak ulayat). Saat ini hak tersebut dinilai masih terdiri dari berbagai macam pengaturan, sehingga memerlukan unifikasi (penyeragaman) agar dapat

"RUU ini kita prakarsai untuk mengentalkan nilai-nilai ke-Nusantaraan yang tergambar dalam sistem masyarakat adat. Kita ingin memproteksi eksistensi masyarakat adat termasuk hak-hak yang melekat di dlamnya," katanya.

Ia menjelaskan saat ini masih banyak masyarakat adat yang kalah di mata hukum secara formal oleh kalangan tertentu. Sebagaimana yang terjadi di Sunda Wiwitan beberapa waktu lalu. Tanah adat yang telah didiami secara turun temurun dikalahkan di pengadilan formal akibat tidak adanya dasar hukum yang kuat.

"Agar pembahasan dalam sidang gampang, saat ini produk undang-undang kita masih banyak yang diadopsi dari sistem hukum internasional. Akibatnya lama-lama identitas negara kita akan luntur," jelasnya.

Terkait dengan itu, Ketua MUDP Bali, Jero Gede Suwena Putus menyambut positif dan berterimakasih terhadap FGD yang diprakarsai DPD RI dan Unmas Denpasar tersebut. Melalui FGD tersebut, pihaknya yang mewakili masyarakat pakraman (adat) di Bali bisa turut serta berkontribusi melengkapi RUU tersebut.

"Kami di Majelis Desa Pakraman Bali telah mendiskusikan hal ini sejak 2007 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan status hukum terhadap desa pakraman di Bali. Dengan adanya diskusi ini menambah cakrawala ke depan sehingga menguatkan posisi desa adat di Seluruh Nusantara," katanya.

Sumber :

Pos Bali Jumat 24 November 2017

JAJAK PENDAPAT
AGENDA TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 59612 kali