TWITTER

OPINI
LINK TERKAIT
Tata Kelola Pilkada Wujudkan Ketahanan Nasional
Ditulis oleh : Putu Suryasih | 15 Februari 2018 - 12:26:59 WIB

Anggota DPD RI/MPR RI Gede Pasek Suardika atau akrab disapa GPS, bekerja sama dengan Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPD-RI Perwakilan Bali, Jumat (8/2) lalu. Selain GPS, nara sumber lainnya yakni, Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Kapolda Bali yang diwakili AKBP Saiful Alam.

Dalam RDP yang mengusung tema umum 'Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan' serta sub tema 'Mewujudkan Tata Kelola Pilkada dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional itu, GPS memaparkan sejumlah isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat terkait penganggaran Pilkada Bali.

Sebagai Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI yang salah satunya membidangi Pemilu dan Pemilukada, ia sangat menyayangkan terjadi tarik-ulur anggaran Pilkada di Bali.

"Bagaimana mau mewujudkan tatakelola pemilu yang baik, apabila anggaran pelaksanaannya saja bermasalah," kata dia di sela diskusi.

Kendati demikian, GPS berharap pelaksanaan pilkada serentak 2018 baik di Bali dan seluruh Indonesia bisa berjalan dengan demokratis dengan tingkat partisipasi yang tinggi serta yang terpenting tetap menjaga ketahanan nasional bangsa. "Kami pilih tema ini mengingat 2018 ini adalah tahun politik nasional. Dan di Bali akan diselenggarakan pula Pilgub, Pilbup Kabupaten Gianyar dan Klungkung tanggal 27 Juli 2018. Jadi sangat tepat momennya," sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan, dalam mewujudkan pilkada secara demokratis dibutuhkan sinergi semua 'stakeholder' dalam hal ini para kandidat, partai pengusung, KPU, aparat keamanan, pemerintah daerah (pemda), serta masyarakat itu sendiri. "Seperti yang kita ketahui bersama, memang anggaran pelaksanaan Pilkada Bali masih menjadi problem," akunya.

Seperti yang disampaikan Komisioner Kabupaten Jembrana, penyusunan anggaran sudah dilakukan mulai tahun 2016 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sudah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tapi belakangan ini lagi permasalahan.

Dari segi keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terkait Pilkada di Bali, AKBP Saiful Alam memaparkan, pihak Polda Bali sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, yang meliputi tentang penyusunan langkah-langkah dan prosedur keamanan. "Intinya kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dengan tujuan menjamin pelaksanaan Pilkada di Bali aman dan demokratis," terang Saiful.

Sumber : Fajar Bali Senin, 12 Februari 2018

JAJAK PENDAPAT
AGENDA TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 69798 kali