TWITTER

OPINI
LINK TERKAIT
DPD RI Berwenang Evaluasi Raperda dan Perda
Ditulis oleh : Putu Suryasih | 04 Juni 2018 - 10:21:30 WIB

 Untuk menindaklanjuti kewenangan baru tersebut, Ketua Panitia Perancang Undand-Undang (PPUU) DPD RI Gede Pasek Suardika atau karib disapa GPS menggelar focus grup discussion (FGD) guna mendapatkan masukan dari unsur DPRD Bali, Pemprov Bali, tokoh dan pemangku kepentingan lainnya.

"Berbagai masukan yang strategis ini akan kami bawa ke pusat untuk dikonstruksikan dalam bentuk peraturan DPD yang lebih ideal," kata GPS disela FGD yang berlangsung di Sekretariat DPD RI Bali, Denpasar, Sabtu (2/6). Ia menambahkan, niat dari kewenangan ini adalah menyinergikan kepentingan daerah dipusat dan menjaga legislasi daerah tidak bertentangan dengan legislasi nasional.

Tetapi, lanjut dia, tidak mungkin pihaknya menjalankan kewenangan tambahan tersebut jika tanpa aturan yang jelas dan terukur dengan baik. Bahkan, direncanakan nanti ada satu Wakil Ketua DPD yang khusus menangani kewenangan itu, selain ada tambahan alat kelengkapan DPD yang dinamakan Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD).

"Kami di PPUU diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan terkait implementasi kewenangan itu, sehingga dalam periode DPD mendatang mudah dilaksanakan," ujar dia. Selain ke Bali, pihaknya juga mencari masukan ke Sumatera Selatan dan Jawa Timur, dengan harapan nanti konsep yang dibuat dapat benar-benar menyatu dengan aspirasi daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry berpandangan dengan adanya tambahan kewenangan bagi DPD itu dapat menjadi tambahan "kekuatan" bagi DPD untuk lebih membumi di daerahnya sebagai regional representatif.

"Kewenangan ini akan berfungsi maksimal apabila dilakukan dalam bentuk sinergitas, bukan kuat-kuatan kewenangan. Kalau itu yang terjadi, justru bisa menjadi sumber perpecahan," ucapnya sebagai salah satu pemateri dalam diskusi tersebut.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golkar itu mengharapkan sinergi sudah dilakukan dari awal penyusunan ranperda, bahkan mulai dari penyusunan dasar pikiran agar mudah disatukan.

"Kalau ada perbedaan, itu agar dibicarakan dalam pembahasan, sehingga outputnya nanti betul-betul sejalan dengan apa yang menjadi hasil pemantauan untuk dijadikan alat regulasi di daerah," ujarnya.

Sugawa Korry menyarankan, apa yang menjadi masukan, kajian dan proses konsultasi oleh DPD terkait evaluasi ranperda dituangkan dalam bentuk tertulis. "Diskusi semacam ini sangat bagus, sehingga dapat menyerap masukan lebih awal. inilah yang kami harapkan," katanya.

Dalam kesempatan itu, guru besar hukum tata negara Universitas Udayana Prof. Dr. Yohanes Usfunan mengharapkan dengan adanya wewenang tambahan DPD itu diharapkan dapt dihasilkan ranperda dan perda yang responsif, bukan yang represif. "Penggunaan wewenang oleh DPD ini terhadap pembentukan ranperda dan perda akan meningkatkan kualitas dan menghasilkan hukum daerah yang responsif, yang menjamin kepastian hukum dan keadilan," pungkas dia. FGD itu juga dihadiri akademisi sejumlah perguruan tinggi prodi ilmu hukum dan mahasiswa.

Sumber : Fajar Bali Senin, 04 Juni 2018

JAJAK PENDAPAT
AGENDA TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 69777 kali