TWITTER

OPINI
LINK TERKAIT
Sinergi DPD RI-DPRD Maksimalkan Wewenang dan Evaluasi Perda
Ditulis oleh : Putu Suryasih | 05 Juni 2018 - 09:19:33 WIB

 Perubahan Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) memberikan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu DPD RI melakukan diskusi guna menyerap masukan terkait kewenangan tersebut.

"Masukan dari DPRD Bali merupakan masukan strategis, nanti kita bawa ke pusat kita konstruksikan lebih ideal dalam peraturan DPD dan sebagainya, (terkait) pengaturan tentang kewenangan baru ini," kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Gede Pasek Suardika,SH,MH di akhir diskusi Aktualisasi Kewenangan Kelembagaan DPD RI di Kantor DPD RI Bali, Sabtu (2/6).

Turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil DPRD Bali Dr. I Nyoman Sugawa Korry,SE,MM,Ak.CA akademisi Unud, Prof. Yohanes Usfunan, Karo Hukum dan HAM Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra,SH,MH, serta perwakilan organisasi masyarakat dan mahasiswa itu diharapkan dapat mensinergikan kepentingan daerah dipusat serta menjaga legislasi daerah agar tidak bertentangan dengan legislasi nasional. "(Kewenangan) ini sebenarnya sudah berlaku, tapi kami tidak mungkin menjalankan tanpa aturan yang jelas dan terukur agar tidak grasa grusu (tergesa-gesa, red)," jelas politisi yang akrab dipanggil GPS itu.

Di DPD RI pihaknya akan menyiapkan salah satu Wakil Ketua DPD RI dan alat kelengkapan lembaga bernama Panitia Urusan Legislasi Daerah yang secara khusus menangani hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pelaksanaan oleh anggota DPD RI periode selanjutnya.

Khusus di Bali, ia menilai cukup banyak Perda dan Ranperda yang dapat dievaluasi, untuk itulah perlu sinergi dan komunikasi politik yang sehat antara DPD RI dan DPRD. Sinergi akan banyak membuka pintu aspirasi, baik di DPRD Bali atau di DPD. "Asalkan ada komunikasi yang sehat, jangan sampai ada adu kewenangan. Saat ini kita tafsirkan baru pemantauan dan evaluasi, bagaimana bentuknya, itulah yang kita mintai masukan," tambahnya.

Hal senada dinyatakan Sugawa Korry. Menurutnya sinergitas kedua lembaga, dapat memaksimalkan fungsi kewenangan tersebut. "Jika (sinergi) itu tidak terjadi bisa jadi sumber perpecahan," katanya.

Adanya kewenangan tersebut dinilai dapat memberikan kekuatan kepada DPD RI untuk lebih membumi di daerah sebagai regional representatif. Di sisi lain, melalui kewenangan tersebut, tugas DPD praktis akan menjadi lebih berat. "Bukan hanya memutuskan dievaluasi atau tidak, (tapi) proses itu harus ditangani oleh orang yang profesional. Staf DPD juga harus yang profesional, jangan dijadikan ajang mencari kesalahan, tetapi ajang preventif, mencegah agar tidak terjadi kesalahan sehingga outputnya menjadi baik," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 294 ayat (1) huruf j, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, (MD3), DPD RI memiliki wewenang pengawasan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda. Hal ini semakin dipertegas dengan sejumlah landasan hukum seperti Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) jucto Pasal 20 Ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dan lain-lain

Sumber :

POS Bali Senin, 04 Juni 2018

JAJAK PENDAPAT
AGENDA TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 69778 kali