TWITTER

OPINI
LINK TERKAIT
Anggota DPD RI Dukung Langkah Gubernur
Ditulis oleh : Putu Suryasih | 02 Oktober 2018 - 09:38:28 WIB

 "Usulan Gubernur (Bali) sangat positif, meski terlambat karena sejatinya tahun 2016 kita sudah ketemu (dengan gubernur dan DPRD Bali). Kita sudah serahkan RUU (rancangan undang-undang, red) dan naskah akademik UU Otonomi Khusus Bali versi DPD RI untuk dikaji dan diperbaiki menjadi UU Provinsi Bali sesuai dengan judul Prolegnas (Program Legislasi Nasional, red)," katanya di Denpasar, Senin (1/10).

Dikatakannya, ketika itu pihaknya yang saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) memasukkan rancangan perubahan UU tentang Provinsi Bali sebagai salah satu dari 160 undang-undang yang diajukan. Waktu itu, ingatnya, UU tentang Provinsi Bali dimasukkannya dalam list nomor 27.

"Namun, sayangnya tidak begitu direpon, Sekda (Sekretaris Daerah,red) yang lama menyatakan akan merespon, tapi sampai pensiun tidak ada, gubernur tidak ada kabar. DPRD merespon, tapi tidak kuat, dia buat pansus, tapi rekomendasinya sangat kecil sekali. Semestinya jika itu jalan, sudah dapat dibahas sekarang,"jelasnya.

Ia menyadari, karena diajukan pada masa-masa pemilu, kemungkinan usulan akan dibahas tidak akan maksimal. Meski demikian, usulan itu tetap sangat strategis, minimal usulannya masuk dalam Prolegnas. Dengan adanya usulan prioritas dari provinsi, peluang bisa masuk ke Prolegnas akan semakin besar.

Untuk memuluskan langkah itu, hal terpenting yang harus segera ditempuh adalah menyatukan langkah dengan kabupaten/kota se-Bali, sehingga kepentingan terhadap perubahan undang-undang itu bisa disuarakan dengan padu. Sebelumnya, masalah tersebut dinyatakan sebagai salah satu batu pengganjal yang besar, sebab tidak semua kabupaten/kota mengusulkan hal tersebut. "Kemarin yang memberikan respon hanya (Kabupaten) Badung, yang pernah buat surat, tapi belum lengkap," imbuhnya.

Ditambahkan, sejatinya pengajuan perubahan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT menjadi UU tersendiri tentang Provinsi Bali memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, katanya, ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT masih berpijak pada ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, sementara saat ini Indonesia sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945. "Jadi saat ini pijakan UU tentang Provinsi Bali masih pada UUDS (1950), bukan UUD RI 1945, padahal gubernur disumpah dengan UUD RI 1945,"tambahnya.

Di sisi lain, beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut juga sudah berubah, misalnya ibukota yang masih di Singaraja tapi saat ini faktanya sudah di Denpasar."Selain itu bisa dipikirkan kemungkinan pengembangan wilayah pemerintahan Bali, misalnya kecamatan di Buleleng perlu dimekarkan (kemudian) Singaraja yang dulunya direncanakan sebagai kota administratif, tapi kini hilang lagi, itu bisa diperjuangkan. Itu perlu dipikirkan di (rancangan) UU tentang Provinsi Bali,"tutupnya.

Sumber :

Fajar Bali Selasa, 02 Oktober 2018

JAJAK PENDAPAT
AGENDA TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 74484 kali